Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat, DPM Dharmasraya Upayakan Pembenahan Bumnag

400
MetroPadang.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, fokus mengupayakan pembenahan kualitas manajerial Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) untuk dikembangkan menjadi salah satu klaster percepatan pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19.
Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Indra Friedi, di Dharmasraya, Selasa (26/01), mengatakan upaya tersebut antara lain melakukan pembenahan administrasi dan tata kelola keuangan yang merupakan dasar utama pengembangan program ke depan.
“Sebenarnya kegiatan ini sudah dimulai pada 2020 namun terhenti karena adanya kebijaksanaan pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi, pada 2021 upaya tersebut kembali dilanjutkan seiring program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang salah satunya membasiskan pemulihan ekonomi masyarakat melalui lembaga desa atau nagari, ” Ungkapnya.
Berdasarkan itu, lanjutnya, pihak DPM setempat memandang perlu untuk mengupayakan penguatan tata kelola agar pengelolaan Bumnag tersebut bisa dilakukan secara profesional dan memenuhi kaidah-kaidah yang menjadi standar penggunaan dana yang berasal dari kas negara.
Disamping menghindari timbulnya permasalahan di kemudian hari, jelasnya, langkah tersebut dinilai mampu memberikan rangsangan untuk menumbuhkan nilai-nilai kewirausahaan yang merupakan landasan dasar dalam mengembangkan prinsip penatausahaan sebuah lembaga berorientasi mencari keuntungan.
“Sehingga tujuan awal dibentuknya lembaga itu sebagaimana sarana memberdayakan ekonomi masyarakat di nagari atau desa, bisa dijalankan sesuai garisan regulasi dan etika usaha sehingga akan memicu efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, ” Ulasnya.
Selain tata kelola, pihaknya juga menitikberatkan pembenahan berupa penguatan lembaga Bumnag dalam menggali usaha berbasiskan kearifan lokal sekaligus mampu melindungi keberdayaan komunitas pelaku usaha mikro kecil menengah.
Pihaknya menilai, jika suatu usaha atau kelompok usaha yang dikelola Bumnag tidak memperhatikan indikator tersebut maka hampir dipastikan justru memicu konflik bagi dunia usaha yang dikembangkan oleh masyarakat.  “Bumnag akan terjebak pada situasi persaingan usaha yang tidak sehat karena akan terjadi tumpang tindih serta perebutan pangsa pasar antara pelaku usaha dengan badan usaha milik nagari,” jelasnya.
Akibatnya, lanjut dia, salah satu pihak akan mengalami penyusutan pendapatan dan menimbulkan kerugian, jika itu terjadi maka akan ada sikap penolakan bagi masyarakat terhadap lembaga yang pada dasarnya didirikan untuk mengayomi sekaligus melindungi ketahanan usaha masyarakat khususnya bagi yang terdampak pandemi COVID-19.
“Pada muaranya nanti akan terjadi permasalahan sosial dan bukan tidak mungkin akan berdampak pada perbuatan merugikan keuangan negara dengan sanksi cukup berat, serta hanya menjadi kesia-siaan belaka terhadap upaya memulihkan dan menyejahterakan masyarakat seperti yang sudah digariskan pemerintah, ” Tutupnya.  (mp)
BAGIKAN

LEAVE A REPLY