SIDO MAKMUR KEP. MENTAWAI MENUJU DESA MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI

    1079

    Oleh :Evitayani, S.Pt.,M.Agr

              Universitas Andalas,Sumatera Barat

    Metro Padang.com  – Desa mandiri saat ini menjadi isu penting yang perlu diperhatikan secara  lebih serius serta didiskusikan lebih mendalam. Pasalnya, sejak UU No 6/2014 tentang Desa disahkan, kebijakan utama yang dibawa adalah diberikannya alokasi dana desa diperkirakan berkisar Rp 800 Juta-Rp1,4 miliar per desa, diperoleh dari dana gabungan APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/ kota (JPNN, 2014).

    Kebijakan berupa desentralisasi fiskal ke desa ini menunjukkan bentuk keberpihakan yang besar dan progresif dari pemerintah pusat akan prioritas peningkatan pembangunan daerah dalam pelayanan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Dana tersebut dapat digunakan sebagai modal pembangunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai Pasal 87-90 pada UU No 6/2014 dengan maksud untuk mendorong peningkatan skala ekonomi usaha produktif rakyat desa (Sidik, 2015).

    Permasalahan umum yang ada di desa Sido Makmur ini antara lain adalah bidang pendidikan dimana dirasa masih kurangnya jumlah tenaga pendidik, kurangnya restribusi guru tetap di sekolah, baik di tingkat TK, SD, SMP dan SMA. Sehingga ini menjadi salah satu faktor kurang majunya pendidikan. Dalam bidang kesehatan juga terkait dengan kekurangan jumlah tenaga medisnya, yaitu dokter.

    Dengan jumlah lebih kurang 690 jiwa (heterogen) dan dengan jumlah kepala keluarga 175 KK (dari laporan kependudukan Desa Sido Makmur bulan Desember tahun 2016) masyarakat desa Sido Makmur merasa belum mencukupi untuk pelayanan kesehatannya. Lalu kualitas air bersih yang masih minim, dengan sedikit masyarakat yang menggunakan sumber air PDAM, sedangkan masyarakat sebagian lainnya mengandalkan air hujan atau sumur. Selanjutnya terkait dengan fasilitas umum yaitu kurangnya kendaraan umum, penerangan jalan yang terbatas dan minimnya tempat pembuangan sampah.

    Adapun yang menjadi masalah adalah akses atau keterjangkauan terhadap lahan. Menurut kepala desa, lahan itu ada yang dekat dan ada yang jauh. Ada beberapa lahan yang memiliki akses yang buruk, makanya desa berencana memperbaiki akses ke lahan-lahan itu.

     

     

    Menurut Ismail Marzuki S, kendala yang paling utama adalah pembinaan pemerintah. Pemerintah membukakan lahan sawah untuk masyarakat Sidomakmur, namun masyarakat dibiarkan saja mengolah lahannya sendiri.

    1. Pendapatan Uang

    Menurut kepala desa, umumnya pendapatan masyarakat Sidomakmur masih dikategorikan di bawah kata “sejahtera”.

    1. Kondisi Rumah Penduduk

    Sekitar 20% rumah penduduk tidak layak huni

    1. Infrastruktur Ekonomi
      • Pasar

    Di Sipora Utara tidak ada pasar tetap, palingan, ketika kapal datang dari Padang. Itupun pasar dadakan. Hal ini menyebabkan masyarakat menjual hasil pertanian mereka ke pengepul, ataupun dijual sendiri dengan berkeliling-keliling desa.

    1. Keterjangkauan Energi

    Umumnya rumah-rumah penduduk sudah dialiri listrik. Dan energi untuk memasak didapatkan dari kayu bakar dan minyak tanah.

    Mutu Pendidikan. Menurut hasil wawancara dengan Sufeno (46 tahun), seorang guru di SDN 18 Tuapejat Sido Makmur, dikatakan bahwa di SD 18 masih kekurangan tenaga guru sebanyak 1 orang. Lalu, untuk guru agama, guru olahraga masih berstatus guru kontrak. Guru muatan lokal belum ada, guru kesenian (SBK) juga masih belum ada. Guru-guru di SD 18 ini umumnya tamatan sarjana, adapun yang masih tamatan SMA, itupun hanya 1 orang. Untuk fasilitas sekolah, Sufeno mengatakan bahwa fasilitas air bersih masih dikategorikan masih sangat kurang. SD 18 juga kekurangan lapangan olahraga, jika air hujan, lapangan di depan sekolah pasti becek dan tidak bisa digunakan. Kalau masalah buku, SD 18 merasa

    sudah cukup memadai, karena setiap tahun, ketika dirasa ada yang kurang dari koleksi buku, maka akan dicukupkan melalui dana BOS. Yang menjadi kekurangan juga adalah fasilitas olahraga; alat-alat olahraga.

    Masalah lain pendidikan di SDN 18 adalah masalah gaji tenaga sukarelawan honorer. Biasanya gaji mereka dikondisikan dari dana BOS. Kalau bisa, menurut Sufeno, harus ada sumber lain. Sekolah ini, baru 2 tahun yang lalu diakreditasi, dan mendapat nilai C. Oleh karena itu, sistem pendidikan di sini benar-benar harus dikembangkan demi majunya pendidikan di Sido Makmur.

    Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. didalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa, memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan tema KKN PPM tahun 2018 untuk KKN Tematik NDC yang bertujuan menciptakan desa yang maju,sejahtera dan mandiri. Sebagaimana diatur dalam program Pengembangan Desa Sejahtera Mandiri dimana ini adalah program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program ini dilaunching pada tahun 2014 seiring dengan kebijakan presiden Joko Widodo tentang pembangunan desa melalui Launching Gerakan Desa, Gerakan Pembangunan Desa semesta yang diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang No. 6

    BAGIKAN

    LEAVE A REPLY