Program Perhutanan Sosial Adalah Solusi Mengurangi Konflik Pemerintah Dengan Masyarakat

500
MetroPadang.com – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Yozarwardi Usama Putra, mengatakan pengembangan program perhutanan sosial adalah solusi untuk mengurangi konflik antara pemerintah dengan masyarakat terkait pemanfaatan hutan kawasan.
Hal itu ia sampaikan disela-sela kunjungannya ke Kabupaten Dharmasraya, Kamis (21/01/2021), sekaitan dengan akan disahkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang pemanfaatan hasil hutan bagi masyarakat oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Menurutnya, telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, setidaknya ada lima skema tentang Kemitraan Kehutanan yang tergabung dalam program Perhutanan Sosial, bisa menjadi solusi penguraian konflik yang ada di kawasan hutan.
“Kendala selama ini banyak pemerintah daerah beranggapan bahwa masalah perhutanan sosial adalah ruang lingkup program nasional, anggapan keliru inilah yang menjadi salah satu pemicu bermunculannya risiko deforestasi atau pengalihan fungsi hutan oleh masyarakat, ” ungkapnya.
Padahal, lanjutnya, jika kawasan hutan tergerus secara terus menerus dalam jangka waktu panjang, tentu akan menurunkan fungsi hutan itu sendiri dan bukan tidak mungkin akan merugikan bagi ekosistem sekitar kawasan hutan termasuk kelompok masyarakat yang berdiam di sekitar kawasan hutan tersebut.
Dengan hadirnya Peraturan Daerah tersebut, ulasnya, diharapkan akan mampu memicu gairah pemangku kepentingan di daerah untuk lebih serius melakukan pembinaan terkait potensi hutan, melalui kelompok – kelompok sosial kemasyarakatan atau bahkan dalam skala lebih besar oleh pihak perusahaan atau bentukpenanaman modal lainnya seperti Badan Usaha Milik Daerah dan lain sebagainya.
“Ruang untuk itu cukup terbuka lebar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 49 Sosial tahun 2019, yange diterbitkan sebagai upaya untuk melakukan pembinaan bagi usaha terkait pemanfaatan hasil hutan,” jelasnya.
Disinggung tentang kondisi kelestarian hutan di Dharmasraya, ia menegaskan dari total kawasan hutan yang dimiliki sekitar 33 ribu hektare lebih, hampir seluruhnya terancam hilang karena sudah dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Melihat kondisi tersebut tentu pemerintah tidak bisa begitu saja melakukan penertiban, hal yang paling masuk akal dilakukan untuk saat ini adalah dengan memberikan legalitas untuk memanfaatkan kawasan hutan tersebut oleh masyarakat secara kelompok dengan mengacu pada prinsip-prinsip pelestarian hutan secara berkelanjutan dan sesuai dengan yang digariskan undang-undang, ” Tegasnya.
Salah satunya, lanjut dia, adalah dengan melibatkan pihak pemerintahan nagari untuk bersama-sama melakukan pembinaan melalui kelompok masyarakat yang dibentuk, agar entitas konflik antara pemerintah dan masyarakat terkait hutan bisa dikurangi secara bertahap.
Menurutnya, salah satu kegiatan yang bisa dikembangkan melalui program penyelamatan kawasan hutan berbasis nagari adalah dengan mengembangkan kawasan Ekowisata dan program penanaman kembali kawasan hutan yang rusak melalui kegiatan padat karya bidang Kehutanan pada lahan-lahan Hutan Kemasyarakatan.
“Setiap kelompok tersebut nantinya bisa memanfaatkan dana desa sebagai biaya operasional kegiatan usaha, dan bisa mendapatkan bantuan dana pengembangan kawasan Ekowisata hingga Rp 250 juta dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ” Sebutnya.  (mp)
BAGIKAN

LEAVE A REPLY