Komisi I DPRD Padang: Pemko Agar Serius Tindak Kafe Ilegal

550

Metro Padang.com – DPRD Kota Padang gelar rapat kerja bersama dinas teknis terkait diantaranya adalah dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Jum’at, (3/1/20).

Rapat kerja tersebut terkait tentang penertiban kafe dan tempat hiburan tanpa izin seperti yang telah banyak beredar di Kota Padang.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Padang, Alfiadi mengatakan bahwa dalam menertibkan kafe-kafe di Kota Padang itu perlu kerjasama berbagai instansi, diantaranya Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai instansi yang mengeluarkan izin dan Satpol PP sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan penertibankafe-kafe tersebut.

“Kita akan inventarisir dulu, dan jalin komunikasi lintas sektor untuk melakukan penertiban ini,” papar Alfiadi usai rapat kerja dengan Komisi I DPRD Kota Padang, Jumat, (3/1/20).

Sementara itu, anggota DPRD Padang, Budi Syahrial menegaskan bahwa dalam menyikapi kafe-kafe ilegal di Kota Padang seharusnya Pemko Padang memiliki dua opsi. Yang pertama, mengejar pendapatan asli daerah (PAD) atau benar-benar menutup semuanya.

“Jika ingin mengejar PAD, keluarkan izinnya dan ambil pajaknya. Pilihan kedua, betul-betul ditutup semuanya,” ujar Budi Syahrial selaku anggota Fraksi Gerindra.

Budi Syahrial menegaskan bahwa menurut analisis dia dari beberapa banyak keberadaan kafe-kafe di Kota Padang ini Pemko mengalami kebocoran PAD yang cukup besar. Jika satu kafe omzetnya Rp 10 juta per hari, maka pajaknya minimal RP 1 juta.

“Coba bayangkan jika kafenya ada 10 atau 20 buah yang tidak jelas izinnya. Berapa PAD yang bocor?” jelas pria yang juga mantan presenter salah satu televisi lokal ini.

Sementara Elly Trisyanti selaku Ketua Komisi I DPRD Kota Padang mengatakan bahwa dengan menertibkan izinnya otomatis Pemko akan mendapat peningkatan PAD dari keberadaan kafe-kafe ini. (02)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY