Pemprov Sumbar Tingkatkan Kesehatan Masyarakat dengan Sosialisasikan Gizi

8213

5 November 2019

Metro Padang.com – Kesalahan pola asuh menjadi faktor penyumbang gizi buruk pada anak di beberapa daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi.Hal ini erat kaitannya dengan pola pemberian makanan sehari-hari untuk menunjang pertumbuhan balita. Anak akan mempunyai pertumbuhan yang baik meskipun dalam kondisi ekonomi lemah, jika ibu memberikan pola asuh yang baik dalam pemberian makanan sehari-hari.

Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diketahui merupakan salah satu propinsi dengan prevalensi stunting tinggi, yaitu mencapai 30,8%. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, sepanjang 2018, terdapat 6.793 bayi usia di bawah dua tahun (baduta) bergizi buruk, 15.942 baduta bertubuh pendek (stunting), 6.685 bayi berbadan sangat kurus. Tidak saja baduta, kondisi memprihatinkan juga terjadi pada anak di bawah lima tahun (balita). Sedikitnya, 28.898 anak terdata kurang gizi.

Sebanyak 59.641 balita stunting, dan 19.667 orang berbadan sangat kurus. Jika ditotalkan, jumlah baduta dan balita mencapai 137.626 orang. Masing-masing, 35.691 orang kurang gizi. Lalu, 75.583 bayi mengidap stunting dan 26.352 bayi berbadan sangat kurus.

Disamping kondisi ekonomi, akar dari ketidakseimbangan gizi ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kebutuhan gizi keluarga, jenis makanan hingga pengaturan ragam makanan. Karenanya, saat ini Provinsi Sumatera Barat pun gencar melakukan pelatihan dan edukasi gizi, baik untuk tenaga kesehatan maupun langsung ke masyarakat umum.

Dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Nasional 2019, sosialisasi dan edukasi tentang pangan sehat bergizi serta peruntukan Susu Kental Manis/Kental manis kepada Kader Aisyiyah untuk diteruskan kembali secara berjenjang hingga ke masyarakat sangat penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang unggul.  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, dr. Hj. Merry Yuliesday belum lama pada Metro Padang.com .

Dikatakan dr. Hj. Merry Yuliesday di Sumatera Barat ada tiga daerah yang masih berstatus daerah tertinggal, hal ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019. Tiga daerah itu yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat.
Merry Yuliesday menyebutkan, untuk meningkatkan kesehatan di Sumbar dalam pengobatan yang dibantu 5 dokter spesialis serta tenaga kesehatan setempat untuk menunjukkan kepada masyarakat, bahwa pemerintah tak hanya berpangku tangan terhadap kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan tak hanya didapatkan bagi masyarakat yang berada di pusat keramaian saja, namun kesehatan juga selayaknya juga diberikan kepada mereka yang jauh dari pusat pengobatan atau daerah terpencil.


“Kita dekatkan pelayanan itu ke masyarakat. Mereka diberikan pengobatan. Misi kami mendekatkan pelayanan, supaya rakyat tau, ada pemerintah, lho. Pemerintah ini kan semuanya, bukan orang provinsi aja. Pemerintahan ada, buktinya tuh dokter spesialisnya ada disana untuk membantu masyarakat menjadi sehat,”
Jumlah tenaga medis itu dinilai belum mampu menjangkau kesehatan di daerah terutama desa-desa terpencil. Hal itu memicu lambatnya penanganan masalah sehingga ketika dirujuk telah menjadi temuan kasus. Tidak hanya di tiga daerah tersebut, kurang optimalnya pelayanan kesehatan juga bisa terjadi di desa terpencil lainnya di sejumlah kabupaten di Sumbar.

Dari Data Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Sumbar tahun 2018, ada 12 puskesmas di Mentawai, 20 puskesmas di Pasaman Barat (Pasbar), dan 9 puskesmas di Solok Selatan (Solsel). Di Mentawai ditempatkan 4 dokter spesialis di Rumah Sakit Daerah Mentawai, yakni spesialis anak, bedah, obgin (bidan, red), dan penyakit dalam. Sementara di Pasaman Barat ditempatkan 7 dokter umum, 19 dokter spesialis dan 13 dokter umum. Di Solok Selatan ada 12 dokter spesialis dan 14 orang dokter umum ungkap dr. Hj. Merry Yuliesday

Kasi pelayanan Kesehatan Primer sekaligus Penanggung Jawab Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil (Dacil) Dinas Kesehatan Sumbar, Ns. Beniara Asmus mengatakan upaya pemerataan kesehatan untuk dacil diberikan dengan menjangkau masyarakat langsung. Lewat program Pelayanan Kesehatan Dacil, pemerintah mengirim para dokter spesialis langsung ke daerah tersebut.

Dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Nasional 2019, sosialisasi dan edukasi tentang pangan sehat bergizi serta peruntukan Susu Kental Manis/Kental manis kepada Kader Aisyiyah untuk diteruskan kembali secara berjenjang hingga ke masyarakat sangat penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang unggul.

Selaras dengan upaya pemerintah provinsi tersebut, Yayasan Abhipraya Insan Cendekia Indonesia (YAICI) bersama Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Sumatera Barat menyelenggarakan edukasi Pangan Sehat Bergizi di Aula Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumbar, Selasa pagi (5/11). Hadir dalam kesempatan tersebut dr. Hj. Merry Yuliesday, Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Barat, Dra. Hilda Murni,Apt.MM Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Padang Prov Sumbar, Dra. Noor Rochmah Pratiknya, Wakil Majelis Kesehatan PP Aisyiyah, dan Arif Hidayat, SE.MM, Ketua Harian YAICI.

Ketua Harian YAICI Arif Hidayat mengataan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang gizi mengakibatkan banyak terjadi mispersepsi dan orang tua yang keliru memberikan asupan gizi untuk anak. Pengetahuan tentang susu misalnya. Sebagian masyarakat beranggapan semua susu adalah sama.

Kesalahan pola asuh menjadi faktor penyumbang gizi buruk pada anak di beberapa daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi. Hal ini erat kaitannya dengan pola pemberian makanan sehari-hari untuk menunjang pertumbuhan balita.

“Anak akan mempunyai pertumbuhan yang baik meskipun dalam kondisi ekonomi lemah, jika ibu memberikan pola asuh yang baik dalam pemberian makanan sehari-hari.” ungkap Ketua Harian Yayasan Abhipraya Insan Cendekia Indonesia (YAICI), Arif Hidayat saat acara Peduli Gizi Anak Generasi Emas 2045 di Aula PW Aisyiyah Sumbar, Selasa (5/11).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang gizi mengakibatkan banyak terjadi mispersepsi dan orang tua yang keliru memberikan asupan gizi untuk anak. Pengetahuan tentang susu misalnya, sebagian masyarakat beranggapan semua susu adalah sama.

Bahkan setiap minuman yang berwarna putih pun diasumsikan sebagai susu yang dapat memenuhi kebutuhan anak. Oleh karena itu pentingnya regulasi dan pengawasan pangan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah BPOM dan juga control social dan edukasi oleh organisasi juga memegang peran penting.

 


Ditambahkan dr. Hj. Merry Yuliesday, selain Dinas Kesehatan melakukan program Pelayanan Kesahatan Dacil, upaya lainnya adalah dengan penempatan tenaga kesehatan Nusantara Sehat. Hal ini diharapkan dapat memberi layanan kesehatan bagi masyarakat yang jauh dari pusat kota. Sepanjang tahun 2016 hingga 2018, tecatat data penempatan Tim Nusantara Sehat dan Individu di Kepulauan Mentawai ada 34 orang. Pasbar 21 orang dan 11 orang di Solsel.Angka itu belum memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan untuk kawasan tersebut. Pemerintah gencar melakukan pelayanan kesehatan melalui imbauan dan penguatan tenaga kesehatan yang ada.

Sementara itu data dari Dinas Kesehatan Sumbar selama tahun 2018 terdapat 6.793 bayi usia di bawah dua tahun (baduta) bergizi buruk dan 6. 685 bayi berbadan sangat kurus. Kondisi itu juga terjadi pada bayi lima tahun (balita). Sebanyak 28. 898 balita diketahui kurang gizi, dan terdapat 19. 667 orang balita berbadan sangat kurus. Jika ditotalkan antara baduta dan balita, terdapat 35.691 bayi kurang gizi dan 26.352 bayi berbadan sangat kurus di Sumbar.

Merry mengatakan, beberapa langkah yang dilakukan agar persoalan tersebut bisa diatasi yakni merumuskan perencanaan untuk jangka pendek dan panjang. Mulai dari regulasi, pembentukan tim, keterlibatan berbagai pihak terkait termasuk pemerintah kabupaten dalam pencegahan serta meminta bantuan dana dari Pemerintah Pusat. Merry yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Pasaman Barat dan Pasaman juga membicarakan persoalan temuan dan layanan kesehatan tersebut. Sehingga pelayanan kesehatan di daerah itu ke depannya bisa lebih baik.

Untuk pencegahan bayi dengan gizi tidak mencukupi, sampai saat ini dinkes terus memberikan edukasi terutama kepada ibu hamil. Serta melakukan pemantauan status gizi melalui penimbangan massal setiap Februari, Agustus dan September disertai dengan pemberian vitamin A dan obat cacing. (tn)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY