MetroPadang.com-Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI  Agung Firman Sampurna mengungkapkan menghormati proses hukum terkait Asuransi Jiwasraya yang masih berlangsung. Meski demikian, pihaknya melaporkan tersangka Benny Tjokro ke Mabes Polri karena menuding melindung Bakrie Group.
Terkait dengan adanya pernyataan dari salah satu terdakwa dalam kasus tersebut, Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan bahwa Perhitungan Kerugian Negara (PKN) yang diterbitkan BPK merupakan dukungan dari proses penegakan hukum (pro justicia) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung.
“Berbeda dengan jenis pemeriksaan atau audit BPK lainnya, PKN dilakukan dengan syarat, penegakan hukum telah masuk pada tahap penyidikan. Dalam tahap tersebut, tersangka sudah ditetapkan oleh aparat penegak hukum, tentunya dengan mempertimbangkan kecukupan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana korupsi (tipikor),” katanya dalam Konferensi Pers tentang Kasus Asuransi Jiwasraya di Jakarta, pada Senin (29/6/2020).
Agung menjelaskan, jika dilihat secara prosedur, setelah tersangka ditetapkan kepada BPK untuk melakukan ekspose perkara untuk dilakukan PKN. Tahap selanjutnya adalah ekspose atau gelar perkara, dimana dalam tahap tersebut disajikan informasi oleh penyidik mengenai konstruksi perbuatan melawan hukum yang mengandung niat jahat (mens rea).
“Setelah konferensi pers ini, kami akan secara resmi melaporkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Benny Tjokro terkait dengan pencemaran nama baik ke Mabes Polri yang disinyalir melindungi Grup Bakrie milik Aburizal Bakrie,” pungkasya.
Ditegaskan Agung bahwa pihaknya tidak memiliki kepentingan apapun terhadap kasus ini dan jelas kasus yang ditimbulkan Benny Tjokro merugikan negara.
“Untung dan rugi Benny juga kami enggak peduli. Yang jelas dia menimbulkan kerugian dan oleh karena itu ia dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Jika memiliki bukti yang lebih, ini bisa menjadi kerugian perekonomian negara,” jelasnya.
Dengan kerangka tersebut, ditambahkan Agung, menjadi lucu jika dikatakan bahwa BPK atau Ketua dan Wakil Ketua BPK melindungi pihak tertentu.
“Karena BPK menghitung PKN setelah konstruksi perbuatan melawan hukumnya dan tersangka ditetapkan oleh Kejaksaaan. Meskipun demikian, BPK mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan, baik dalam pengungkapan maupun pengadilan kasus ini,” tandasnya.
BPK juga melakukan audit investigatif atas kasus Jiwasraya. Proses audit ini masih terus berjalan. Lingkup audit berskala luas dan bertujuan mengungkap konstruksi kasus dan pihak-pihak yang bertanggungjawab secara utuh, mulai dari kelembagaan Jiwasraya, OJK, Otoritas Bursa, Kementerian BUMN, termasuk BUMN yang terkait dengan kasus tersebut. (MP)
BAGIKAN

LEAVE A REPLY