Metro Padang.com-Menurut Riza, penghargaan WTP adalah yang terpenting dibanding penghargaan-penghargaan lainnya. Tak ada guna dapat Adipura, Kota Sehat, Kota Layak Anak dan sederetan piala lainnya. Kalau WTP tak dapat, sama saja sayur tanpa garam. Gagal beroleh WTP, dampaknya, jangan berharap Payakumbuh mendapat dana tambahan selain DAU. Kita butuh tambahan dana insentif lainnya, untuk memacu pembangunan, jelas Riza.
Komitmen mengelola keuangan daerah itu, mengantarkan Kota Payakumbuh kembali meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), untuk keenam kalinya. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintahan  Daerah (LKPD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran  2019, dinyatakan bersih, makin lebih baik dibanding dengan WTP yang direbut tahun-tahun sebelumnya.
Payakumbuh dipastikan memperoleh penghargaan opini WTP  itu, setelah  disampaikan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Yusnadewi dalam acara penyerahan LHP atas LKPD 2019, di aula BPK di Jalan Khatib Sulaiman Padang, Rabu (20/5). Penyerahan LHP ditandai dengan penandatanganan LHP oleh Kepala BPK  Yusnadewi  bersama Walikota Riza Falepi dan Ketua DPRD Hamdi Agus. Tetap mematuhi protokol kesehatan tentang Covid-19.
Penyerahan LHP atas LKPD Kota Payakumbuh 2019 dari BPK Sumatera Barat itu juga dihadiri Sekdako Payakumbuh H. Rida Ananda bersama Kepala Badan Keuangan Daerah Syafwal, dan Kepala Inspektorat Andrinarwan serta sejumlah staf Badan Keuangan Daerah  lainnya.
Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat Yusnadewi,  dalam sambutannya, mengatakan,  memberikan apresiasi buat Payakumbuh yang dari tahun ke tahun cukup baik dalam mengelola keuangan daerah.  Menurutnya, peningkatan hasil pemeriksaan, tak lepas dari komitmen yang tiggi dari kepala daerah bersama DPRD dalam mengelola keuangan daerah yang taat azaz. Menurutnya,  opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
Berdasarkan data, fakta di lapangan dan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemko Payakumbuh  Tahun 2019, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan,  BPK memberikan Opini WTP  atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh  Tahun 2019.
BPK menilai, Pemko Payakumbuh  telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian selama enam  tahun berturut.  Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,  sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan dan ditingkatkan, tegas kepala BPK.
Namun tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, BPK Sumbar masih menemukan beberapa permasahan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kota Payakumbuh untuk perbaikan kedepan.
Menurut walikota, seluruh pimpinan perangkat daerah di Payakumbuh, telah menandatangani fakta integritas, guna meningkatkan kinerja serta meningkatan pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan daerah.
Walikota juga menyampaikan janji dan tekadnya, untuk menindaklanjuti jika terdapat temuan hasil pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. “Reward and punishment berlaku bagi seluruh pejabat kota.
“Untuk merebut WTP ini, Saya tak segan memberikan hukuman disiplin setiap pimpinan PD yang lalai melakukan pengawasan kepada bawahannya dalam  pengelolaan keuangan,” ucap Riza.(MP)
BAGIKAN

LEAVE A REPLY